Mengungkap Sejarah Supersemar, Penyerahan Kekuasaan atau Perintah yang Diselewengkan

Mengungkap Sejarah Supersemar, Penyerahan Kekuasaan atau Perintah yang Diselewengkan – Universitas Gadjah Mada UNIVERSITAS GADJAH MADA id EN Email Perpustakaan Mahasiswa Staff Alumni Pendaftaran Sarjana dan Sarjana Terapan International Undergraduate Program (IUP) Pascasarjana Bantuan Keuangan & Beasiswa Tinggal di Kampus Biaya Pendidikan Pelajar Internasional Pendidikan Fakultas dan Sekolah Kalender Akademik Diktisaintek Berdampak Fasilitas Belajar UGM Online Kanal Pengetahuan LMS ELOK UGM Aplikasi Web SIMASTER E-Jurnal UGM Channel Internet Ruang Kerja Bersama Literasi Bahasa Inggris dengan AI Sumber Daya Siswa Aplikasi SIMASTER SIMASTER VNext Student Mobile Apps – IOS SIMASTER VNext Student Mobile Apps – Android Perpustakaan Fasilitas Organisasi Kemahasiswaan Kantor Internasional Transportasi Dukungan Klinik Kesehatan Rumah Sakit Akademik Health Promoting University Pusat Krisis Keamanan dan Keselamatan Penelitian Penelitian Sorotan dan Dampak Tinggi Publikasi Buku Produk Pusat Penelitian Keahlian Jaringan Kemenristekdikti LPDP Fasilitas Penelitian LPPT UGM 10 Learning Centers Open Data Manajemen Lab Terpadu Manajemen Penelitian Manajemen Etik dan Penguatan Integritas Research Administration Etichal Clearance Pengabdian Pengabdian Highlight dan High Impact KKN PPM KKN ECL Desa Binaan Teknologi Tepat Guna Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Unit Tanggap Bencana Pusat Regional Keahlian UMKM Layanan Suara Kita Aspirasi UGM Whistleblowing System lapor.go.id Layanan Darurat dan Pusat Krisis Layanan Kesehatan Terpadu Kontak Darurat Pusat Krisis Satgas PPKS Layanan Terpadu University Services Layanan Laboratorium Terpadu Layanan Homestay UGM Asrama Mahasiswa Layanan Pengadaan Layanan Terpadu Layanan Alumni Campus Visit Layanan Data dan Informasi Search UGM Peta Kampus UGM dalam Angka Layanan Informasi Publik Laporan Keuangan Agenda Layanan Elektronik/E-Mall UGM Online SIMASTER VNext Parents – Android SIMASTER Vnext Parents – IOS Virtual Campus Tour Tentang Tentang UGM Sambutan Rektor Visi dan Misi Tugas dan Fungsi Organisasi Direktorat dan Unit Kerja Sejarah Makna Lambang Himne Gadjah Mada Panduan Identitas SDGs SDGs Portal SDGs Dashboard SDGs dengan AI Berita Peduli Bencana Email Perpustakaan Mahasiswa Staff Alumni Universitas Gadjah Mada UNIVERSITAS GADJAH MADA BeritaKepakaran Mengungkap Sejarah Supersemar, Penyerahan Kekuasaan atau Perintah yang Diselewengkan Kepakaran 11 Maret 2026, 14.34 Oleh : gusti.grehenson Tepat 60 tahun, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dikeluarkan yang menandai awal rezim Orde Baru. Hingga detik ini, masih banyak spekulasi dan isu-isu yang beredar di masyarakat mengenai eksistensi surat perintah ini, seperti keberadaan bukti dokumen Supersemar yang asli, hingga teori-teori yang belum bisa diklarifikasi tentang adanya unsur pemaksaan kepada Soekarno pada waktu itu. Sejarawan UGM, Dr. Sri Margana, mengungkapkan bahwa supersemar pada mulanya sebagai respons atas adanya keguncangan politik yang terjadi pada tahun 1965. Surat tersebut berisi perintah untuk mengamankan keadaan negara yang dianggap cukup genting ketika itu. Bahkan hal ini diakui oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya pada 17 Agustus 1966. Dalam pidato, Soekarno memang berterima kasih kepada Soeharto karena sudah menjalankan perintah dengan baik, namun disebutkan juga bahwa pelaksanaan surat itu sendiri dinilainya kebablasan. “Namun, ada catatan dia mengatakan bahwa surat perintah itu sudah kebablasan pelaksanaannya. Jadi dikiranya diinterpretasikan sebagai semacam penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto,” kata Sri Margana, Rabu (11/3), di Gedung Soegondo FIB UGM. Menurut Margana, ungkapan kebablasan yang dimaksud Sukarno atas tindakan Soeharto yang menggunakan surat tersebut untuk membubarkan PKI dan menangkap 15 menteri. Soekarno menganggap bahwa tindakan tersebut melampaui perintah pengamanan. “Padahal itu bukan wewenang seorang tentara untuk membubarkan partai politik. Itu wewenang Presiden. Jadi itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang kebablasan,” jelasnya. Selanjutnya, karena adanya pelaksanaan interpretasi yang berbeda terhadap surat perintah yang menyebabkan Partai Komunis Indonesia dilarang di Indonesia dan dibubarkan, membuat Soekarno marah dan dari kemarahan tersebut memberikan kesan seolah ia juga merupakan simpatisan PKI. Dengan kondisi Indonesia yang pada saat itu penuh dengan kebencian publik terhadap PKI setelah peristiwa G30S/PKI, di sinilah  Soekarno mulai dikait-kaitkan dengan peristiwa tersebut. Sejurus kemudian, diketuai oleh Abdul Haris Nasution untuk menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno pada tahun 1967. “Nah, disitulah karena pidato pertanggungjawaban ditolak menyebabkan Soekarno harus mengakhiri masa pemerintahannya. Terjadi peralihan kekuasaan di mana Soeharto diangkat sebagai penggantinya di tahun 1968,” kata Margana menjelaskan peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Perihal kontroversi publik terhadap keaslian surat perintah ini, Margana mengungkapkan bahwa di kalangan para sejarawan sendiri, Surat Perintah 11 Maret masih menjadi kontroversial karena naskah aslinya tidak ditemukan. Apalagi jika mengingat bahwa ketiga versi dari surat perintah ini memiliki isi yang berbeda-beda. Ketiga versi itu berasal dari Sekretariat Negara, Pusat Penerangan TNI AD, dan Yayasan Akademi Bangsa yang saat ini disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. “Karena ketiadaan arsip asli inilah yang menimbulkan banyak sekali interpretasi, para sejarawan pun mulai menanyakan dan sampai muncul teori-teori baru bahwa pembuatan Surat Perintah 11 Maret itu ada unsur-unsur pemaksaan,” jelasnya. Soal isu ini, menurut Margana belum bisa diklarifikasi. Ia pun menjelaskan bahwa tidak ada bukti otentik dan tidak ada pengakuan secara personal dari para tokoh yang terlibat, semuanya masih hanya sebatas interpretasi. Terlepas dari seluruh kontroversi yang ada, adanya peristiwa Supersemar di masa lalu menurut Margana dapat digunakan sebagai refleksi atas kondisi pemerintahan yang terjadi akhir-akhir ini. Margana mengungkapkan bahwa hal yang perlu diantisipasi adalah jika terjadi ketidakstabilan politik atau political chaos. Terlebih belakangan ini banyak muncul keresahan masyarakat, demonstrasi, dan ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintahan serta kebijakan-kebijakan dalam maupun luar negeri. “Biasanya di situasi yang chaos seperti ini akan menimbulkan pola-pola serupa yang akan dimanfaatkan untuk pengambilalihan kekuasaan dan sebagainya. Itu mungkin saja terjadi,” pesannya. Ia pun menambahkan bahwa belajar dari Supersemar ini, menurutnya, pemerintah perlu merespons suara-suara masyarakat, intelektual, tokoh, dan imbauan-imbauan yang sudah disampaikan tentang kebijakan negara agar tidak menimbulkan chaos dan hilangnya legitimasi kekuasaan pemerintahan sekarang. “Kalau rakyat nanti sudah benar-benar hilang kepercayaan pada negara, itu bisa menimbulkan berbagai kemungkinan seperti infiltrasi, pemanfaat