Bergabung di BoP, Guru Besar UGM Sebut Indonesia Sulit Jadi Mediator Konflik Perang Iran – Universitas Gadjah Mada UNIVERSITAS GADJAH MADA id EN Email Perpustakaan Mahasiswa Staff Alumni Pendaftaran Sarjana dan Sarjana Terapan International Undergraduate Program (IUP) Pascasarjana Bantuan Keuangan & Beasiswa Tinggal di Kampus Biaya Pendidikan Pelajar Internasional Pendidikan Fakultas dan Sekolah Kalender Akademik Diktisaintek Berdampak Fasilitas Belajar UGM Online Kanal Pengetahuan LMS ELOK UGM Aplikasi Web SIMASTER E-Jurnal UGM Channel Internet Ruang Kerja Bersama Literasi Bahasa Inggris dengan AI Sumber Daya Siswa Aplikasi SIMASTER SIMASTER VNext Student Mobile Apps – IOS SIMASTER VNext Student Mobile Apps – Android Perpustakaan Fasilitas Organisasi Kemahasiswaan Kantor Internasional Transportasi Dukungan Klinik Kesehatan Rumah Sakit Akademik Health Promoting University Pusat Krisis Keamanan dan Keselamatan Penelitian Penelitian Sorotan dan Dampak Tinggi Publikasi Buku Produk Pusat Penelitian Keahlian Jaringan Kemenristekdikti LPDP Fasilitas Penelitian LPPT UGM 10 Learning Centers Open Data Manajemen Lab Terpadu Manajemen Penelitian Manajemen Etik dan Penguatan Integritas Research Administration Etichal Clearance Pengabdian Pengabdian Highlight dan High Impact KKN PPM KKN ECL Desa Binaan Teknologi Tepat Guna Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Unit Tanggap Bencana Pusat Regional Keahlian UMKM Layanan Suara Kita Aspirasi UGM Whistleblowing System lapor.go.id Layanan Darurat dan Pusat Krisis Layanan Kesehatan Terpadu Kontak Darurat Pusat Krisis Satgas PPKS Layanan Terpadu University Services Layanan Laboratorium Terpadu Layanan Homestay UGM Asrama Mahasiswa Layanan Pengadaan Layanan Terpadu Layanan Alumni Campus Visit Layanan Data dan Informasi Search UGM Peta Kampus UGM dalam Angka Layanan Informasi Publik Laporan Keuangan Agenda Layanan Elektronik/E-Mall UGM Online SIMASTER VNext Parents – Android SIMASTER Vnext Parents – IOS Virtual Campus Tour Tentang Tentang UGM Sambutan Rektor Visi dan Misi Tugas dan Fungsi Organisasi Direktorat dan Unit Kerja Sejarah Makna Lambang Himne Gadjah Mada Panduan Identitas SDGs SDGs Portal SDGs Dashboard SDGs dengan AI Berita Peduli Bencana Email Perpustakaan Mahasiswa Staff Alumni Universitas Gadjah Mada UNIVERSITAS GADJAH MADA BeritaKepakaran Bergabung di BoP, Guru Besar UGM Sebut Indonesia Sulit Jadi Mediator Konflik Perang Iran Kepakaran 6 Maret 2026, 10.35 Oleh : triya.andriyani Guru Besar Hubungan Internasional sekaligus pengamat studi timur tengah Fisipol UGM, Prof. Siti Mutiah Setyawati, menilai bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat akan mempersulit negara ini untuk menjadi mediator yang menghentikan perang Iran Vs AS-Israel. Oleh karena itu, ia mendesak agar pemerintah meninjau ulang dan mencermati dari perspektif politik luar negeri dan dinamika diplomasi global. Meski BoP diklaim menciptakan perdamaian di Gaza melalui keterlibatan sejumlah negara, Siti menilai terdapat persoalan mendasar dalam komposisi keanggotaannya. Palestina sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik justru tidak dilibatkan dalam forum tersebut. “Board of Peace diklaim ingin menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi Palestina justru tidak dilibatkan sebagai anggota sehingga sulit membayangkan bagaimana perdamaian dapat dibangun tanpa melibatkan pihak yang berkonflik,” tegas Siti, Kamis (5/3), dalam Diskusi Pojok Bulaksumur. Siti menuturkan struktur organisasi dalam BoP memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola diplomasi internasional. Siti menjelaskan organisasi internasional pada umumnya diwakili oleh negara melalui pemerintah resmi. Namun, dalam BoP terdapat pola kepemimpinan yang dinilai berbeda dari praktik diplomasi multilateral pada umumnya. Ia menegaskan bahwa kondisi ini dapat memengaruhi legitimasi forum dalam menjalankan misi perdamaian. “Dalam hukum internasional organisasi biasanya diwakili negara, sementara dalam BoP kepemimpinan bersifat sangat personal sehingga menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola diplomasi internasional,” imbuhnya. Selain itu, Siti menjelaskan bahwa posisi Indonesia dalam BoP berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan dalam konflik Timur Tengah. Ia berkata bahwa persepsi netralitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan diplomasi perdamaian. Ketika sebuah negara dianggap berada dalam blok tertentu, peluang untuk diterima sebagai mediator akan semakin kecil. “Mediator harus berada dalam posisi netral, sementara ketika Indonesia masuk dalam BoP yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel maka akan sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” pesannya. Ia menambahkan bahwa langkah diplomasi Indonesia perlu mempertimbangkan posisi strategis dalam konstelasi politik global. Kapasitas diplomasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh posisi dalam struktur kekuatan internasional. Ia menjelaskan bahwa negara berkembang perlu berhati-hati ketika terlibat dalam forum yang berkaitan dengan konflik besar antar kekuatan global. Langkah diplomasi harus mempertimbangkan persepsi internasional serta kemampuan negara untuk memainkan peran yang kredibel dalam proses perdamaian. “Dalam struktur kekuatan global, Indonesia masih berada pada kelompok negara berkembang sehingga perlu realistis melihat kapasitas diplomasi dalam konflik besar seperti yang terjadi di Timur Tengah,” katanya. Siti juga menekankan bahwa perhatian pemerintah seharusnya diarahkan pada keselamatan warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah. Konflik yang meningkat menimbulkan risiko bagi ribuan WNI yang bekerja dan tinggal di wilayah Teluk. Ia berkata bahwa pemerintah perlu memprioritaskan perlindungan dan langkah evakuasi bagi warga negara yang berada di kawasan konflik. Upaya perlindungan warga negara menjadi tanggung jawab utama negara dalam situasi krisis internasional. “Hal yang paling mendesak sebenarnya menyelamatkan WNI di kawasan tersebut karena jumlah WNI di wilayah Teluk sangat besar dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” tegas Siti. Soal konflik perang di kawasan timur tengah sekarang ini, Siti menilai konflik antara Iran dan Amerika Serikat memiliki akar sejarah panjang yang membentuk ketegangan hingga saat ini. Hubungan kedua negara memburuk sejak Revolusi Iran tahun 1979 yang diikuti krisis penyanderaan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik awal memburuknya hubungan diplomatik Iran dengan negara Barat. Narasi politik yang berkembang sejak saat itu turut memengaruhi persepsi global terhadap Iran. “Sejak Revolusi Iran tahun 1979 hubungan Iran dengan Amerika Serikat terus berada dalam ketegangan dan berbagai narasi politik kemudian membentuk persepsi global terhadap Iran,” ujarnya. Konflik kedua negara yang telah berlangsung lama turut memengaruhi dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dalam banyak kasus, hubu
Bergabung di BoP, Guru Besar UGM Sebut Indonesia Sulit Jadi Mediator Konflik Perang Iran
